penulis : ELNI MURAHATI-SUBIANTO
Nama Jurnal: vol 03 No 1
Waktu Terbit : 2016-11-15
File : Tidak Ada File
Abstrak :

ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH  KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN

KEUANGAN DAERAH

 

 

ELNI MURAHATI

SUBIANTO

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Musi Rawas

 

 

ABSTRAK

 

Penelitian  ini  bertujuan  (1)  untuk  mengetahui  Pengelolaan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  Musi  Rawas  diihat  dari  komposisi,  Kontribusi, Pertumbuhan  dan  Derajat  Kemandirian  Daerah  (2)  untuk  mengetahui  tingkat Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli PAD Kabupaten Musi Rawas (3) untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan PAD untuk  mencapai  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Dinas  Pendapatan  dan Pengelolaan Keuangan  Aset Daerah Kabupaten  Musi Rawas.Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif,  yaitu  deskriptif  kualitatif  dan kuantitatif.  Analisis  kualitatif  dengan  menggunakan  data  yang  berbentuk  data yang  kemudian  diuraikan  atau  dijabarkan,  sedangkan  kuantitatif  yaitu  deskriptif hasil  penelitian  pada  perhitungan  matematis  berupa  angka-angka  dengan menggunakan analisis Rasio APBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa    dari hasil analisis  Pengelolaan Pendapatan Asli  Daerah  selama  periode  tahun  2009-2013,  untuk  analisis  kontribusi  PAD terbesar    didominasi oleh  Lain-lain PAD yang Sah  dengan  tingkat kontribusi ratarata  mencapai  60,9%.   Untuk  Pertumbuhan  PAD  Kabupaten  Musi  Rawas mengalami peningkatan yang fluktuasi dengan rata-rata sebesar 25,9%. Untuk derajat  kemandirian  fiskal  Kabupaten  Musi  Rawas  rata-rata  sebesar  5,07%, berdasarkan  hasil  derajat  kemandirian  fiskal  Kabupaten  Musi  Rawas  termasuk dalam kategori Sangat Kurang. Untuk Efektivitas penerimaan PAD Kabupaten

Musi Rawas Ratarata mencapai 83,1% , berdasarkan kriteria penilaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas   tergolong cukup efektif.Upaya pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mencapai kemandirian daerah dilakukan dengan dua cara yaitu secara intensifikasi dan ekstensifikasi.

 

 

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi,  salah  satu  bentuk  reformasi  tersebut  adalah  perubahan  bentuk pemerintahan  yang  sentralisasi  menjadi  struktur  yang  terdesentraliasi. Desentralisasi adalah pelimpahan kewewenagan pada badan-badan dan golongangolongan  dalam  masyarakat  daerah-daerah  tertentu  untuk  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Desentralisasi  sebagai  salah  satu  asas  penyelenggaraan pemerintah  daerah  membawa  banyak  perubahan  salah  satunya  melahirkan  suatu perubahan yaitu reformasi hubungan pemerintah  pusat dengan pemerintah daerah yang  lebih  dikenal  dengan  “Otonomi  Daerah”.  Tujuan  otonomi  daerah  adalah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi,  keadilan,  pemerataan  dan pemeliharaan hubungan  yang  serasi    antara  pusat  dan  daerah  serta  antar  daerah    (Nasution, 2009: 9). Kebijakan desentralisasi ditunjukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah  daerah  otonomi  mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakasa  sendiri  berdasar

aspirasi  masyarakat.  Inti  hakekat  otonomi  adanya  kewenangan  daerah,  bukan pendelegasian.  Gambaran  citra  kemandirian  daerah  dalam  berotonomi  daerah dapat  diketahui  dari  seberapa  besar  kemampuan  dari  pemerintah  daerah  dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan daerah pelayanan kepada masyarakat  daerah.  Pemerintah  daerah   harus  beradaptasi  dan  berupaya meningkatkan mutu pelayanan  publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpontensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD dari sektor pajak daerah dan  restribusi  daerah.  Sebagai  konsekuensi  di  dalam  melaksanakan  otonomi daerah,  pemerintah kabupaten dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, sehingga  sudah  sewajarnya  apabila  PAD  dijadikan  salah  satu  tolak  ukur  dalam pelaksanaan otonomi daerah.  Hal ini  menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk  mampu  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah   (PAD)  yang  merupakan tolak  ukur  bagi  daerah  dalam  menyelenggarakan  dan  mewujudkan  otonomi daerah .

Adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak.  Aspek  keuangan  merupakan  salah  satu  dasar  kriteria  untuk  dapat mengetahui  secara  nyata  kemampuan  daerah  dalam  mengurus  rumah  tangganya sendiri.  Kemampuan  daerah  yang  dimaksud  adalah  sampai  sejauh  mana  daerah dapat  menggali  sumber-sumber  keuangan  sendiri  guna  membiayai  kebutuhan keuangan  daerah tanpa harus menggantungkan diri  pada bantuan dan subsidi dari pemerintah  pusat.  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan tercermin  dalam  APBD  yang  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan  dengan  mengembangkan  seluruh  potensi  yang  memiliki  oleh  masingmasing daerah. Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah  terletak  pada  kemampuan  keuangan  daerah   untuk  membiayai penyelanggaraan  pemerintah  daerahnya  dengan  tingkat  ketergantugan  kepada pemerintah  pusat  mempunyai    proporsi  yang  semakin  mengecil  dan  diharapkan bahwa  PAD  harus  menjadi  bagian  terbesar  dalam  memobilisasi  dana penyelanggaraan  pemerintah  daerah.   Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  salah faktor  yang  penting  dalam  pelaksanaan  roda  pemerintahan  suatu  daerah  yang berdasar pada prinsip otonomi  yang nyata. Luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  keuangan  daerah  menjadi  salah  satu  tolak  ukur penting  pelaksanaan  otonomi  daerah,  dalam  arti  semakin  besar  suatu  daerah memperoleh  dan  menghimpun  PAD  maka  akan  semakin  besar  pula  tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Lokasi  Penelitian  di  Kabupaten  Musi  Rawas  yang  telah  diteliti,  karena Kabupaten  Musi  Rawas  yang  dikukuhkan  dengan  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1956  merupakan  salah  satu  pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang menjalankan  otonomi  daerah.  Selaku  Pemerintahan  daerah  yang  melaksanakan otonomi  daerah,  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  dituntut  untuk  lebih meningkatkan kemandirian daerah dengan cara mengurangi ketergantungan fiskal terhadap  pemerintah  pusat  dan  meningkatkan  kemandirian  daerah.   Peningkatan kemandirian  sangat  erat  hubungannya  dengan  pengelolaan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  karena  suatu  daerah  otonom  diharapkan  mampu  atau  mandiri  di dalam  membiayai  kegiatan  pemerintah  daerahnya  dari  ketergantungan  kepada pemerintah  pusat  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  harus  menjadi  bagian terbesar  dalam  memobilisasi  dana  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.Permasalahan yang  sering terjadi yaitu proporsi penerimaan yang berasal dari  PAD  Kabupaten  jumlahnya  sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan  total penerimaan  daerah  sebagaimana  dikemukakan  data  pada  tabel  1.1,  Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kemampuan dan kebutuhan.  Pengalaman selama ini  menunjukan  peranan  PAD  dalam  membiayai  kebutuhan  pengeluaran  daerah sangat  kecil  dan  bervariasi  antar  daerah  satu  dengan  yang  lainnya  yaitu  kurang dari  10%   hingga  50%.   Sehingga  kemampuan  daerah  hanya  membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10% (Sutedi, 2009: 159).Menurut  pengamatan  peneliti  dalam  kaitannya  dengan  rendahnya  proporsi PAD  ini  terdapat  dua  persoalan  penting  yang  menonjol,  yaitu  pertama menyangkut tingkat kewenangan daerah dalam memanfaatkan penerimaan daerah terdapat  kecendrungan   bahwa  sumber-sumber  penerimaan  yang  penting  dan potensial masih  dipegang oleh pusat  antara lain, Hasil Eksplorasi Minyak Bumi, Minyak  Gas  dan  hasil  Ekslporasi  Pertambangan  Batubara.    Kedua  menyangkut belum semua potensi PAD dapat tergali dan tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib  retribusi  masih  rendah  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Rendahya penerimaan PAD mengindikasikan masih lemahnya pengelolaan keuangan daerah hal  ini  berdampak  pada  ketergantungan  keuangan  pada  pemerintah  pusat,sehingga  bertolak  belakang  dengan  tujuan  dan  prinsip  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian  yang berjudul  “  Analisis  Pengelolaan  Pendapatan Asli  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Dalam  Upaya Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah“.

Perumusan  Masalah

 

            Berdasaran  uraian  diatas  maka  penulis  merumuskan  permasalahan  yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.  Bagaimana Pengelolaan PAD Kabupaten Musi Rawas dilihat dari Komposisi,

Kontribusi, Pertumbuhan dan  Derajat Kemandirian Daerah?

2.  Bagaimana  Tingkat  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Musi

Rawas?

3.  Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan

PAD untuk mencapai Kemandirian Keuangan daerah?

 

Batasan Masalah

Agar  penelitian  lebih  terarah,  maka  peneliti  memberi  batasan  masalah  pada Analisis  Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan  menggunakan analisis  Rasio  APBD  yaitu  Kontribusi  PAD,  Rasio  Pertumbuhan,  Rasio  Kemandirian  Daerah dan Rasio Efektivitas  tahun 2009 s/d 2013.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.  Untuk  mengetahui  Pengelolaan  PAD  Kabupaten  Musi  Rawas  dilihat  dari  Komposisi, Kontribusi, pertumbuhan, dan  Derajat Kemandirian Daerah.

2.  Untuk  mengetahui  tingkat  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Musi Rawas.

3.  Untuk  mengetahui  upaya  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  dalam meningkatkan PAD untuk mencapai Kemandirian Keuangan Daerah.

 

 

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan selama tiga bulan yaitu mulai bulan Mei 2014  s/d  Juli  2014  pada   Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  beralamat  di  Jl.  Pangeran  Muhamad  Amin  Komplek  Perkantoran Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Muara  Beliti  Provinsi  Sumatera  Selatan Telepon (0733) 4540017 Fax. (0733) 4540017 Kode Pos 31661. Teknik  penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  yang  dipilih   adalah  teknik  Purposive Sampling  yaitu dengan memilih orang tertentu  yang dipertimbangkan  akan  memberikan data yang diperlukan. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yang  dipilih  adalah  data  primer dan data sekunder. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yang  dipilih  adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.  

Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yang  di  pilih  adalah menggunakan  analisis  kualitatif  dan  Kuantitatif.   Kedua  analisis  ini  dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan data yang berbentuk data yang  kemudian  diuraikan  atau  dijabarkan  dan  deskriptif  hasil  penelitian  pada perhitungan matematis  berupa  angka-angka  dengan menggunakan  analisis Rasio APBD.

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1.Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan  daerah  dalam  struktur  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  merupakan  elemen  yang  cukup  penting  peranannya,  baik  untuk mendukung  penyelenggaraan  pemerintah  maupun  pemberian  pelayanan  kepada publik.   Apabila  dikaitkan  dengan  pembiayaan,  maka  pendapatan  merupakan alternatif  pilihan  utama   dalam  mendukung  program  dan  kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan yang  cukup  diandalkan  di  daerah  karena  digali  sendiri  oleh  pemerintah  daerah. Kabupaten  Musi  Rawas  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang  terdapat  di Provinsi  Sumatera  Selatan  selama  5  (lima)  tahun  terakhir   realisasi  penerimaan PAD   terus  mengalami   peningkatan. 

Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  sumber  keuangan  yang  berasal  dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan  prakarsa  dan  inisiatif  daerah  sedangkan  bentuk  pemberian  pemerintah (non  PAD)  sifatnya  lebih  terkait.   Penggalian  dan  peningkatan  pendapatan  asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pembahasan

Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Musi  Rawas  dari  Komposisi, Kontribusi, Pertumbuhan dan Derajat Kemandirian Daerah 

1.  Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Untuk melihat kontribusi masing-masing komponen dalam Pendapatan Asli  Daerah  Kabupten  Musi  Rawas  tahun  2009-2013  dilakukan  perhitungan  dengan  menggunakan rumus berikut :

X

KPAD=   x 100%

Y

(Halim, 2012 :4)

Dimana :

KPAD  = Kontribusi

X  = Realisasi Komponen PAD

Y  = Realisasi PAD        

1.  Kontribsi  Pajak  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Musi Rawas tahun 2009-2013

5.316.425.703,24

2009 =  x100% = 16,8 %

31.569.269.795,57

6.241.660.106,24

2010 =  x100% = 14,6 %

42.713.015.778,20

8.496.172.141,00

2011 =  x100% = 13%

65.427.702.617,97

13.934.157.972,00

2012 =  x100% = 19 %

73.018.397.086,40

18.182.992.377,00

2013 =  x100% = 24 %

75.734.746.040.80

2.  Kontribsi  Retribusi  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Musi Rawas tahun 2009-2013

7.169.640.884,20

2009 =        x 100% = 22,7%

31.569.269.795,57

5.223.033.085,34

2010 =        x 100% = 12,2%

42.713.015.778,20

2.747.568.139,00

2011 =        x 100% = 4,2%

65.427.702.617,97

3.408.646.484,93

2012 =        x 100% = 4,6%

73.018.397.086,40

4.167.862.309,00

2013 =        x 100% = 5,5%

75.734.746.040.80

3.  Kontribusi  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2009-2013

5.661.952.453,73

2009 =        x 100% = 17,9%

31.569.269.795,57

5.899.211.462,73

2010 =        x 100% = 13,8%

42.713.015.778,20

7.404.227.888,01

2011 =        x 100% = 11,3%

65.427.702.617,97

7.416.997.975,86

2012 =        x 100% = 10,1%

73.018.397.086,40

3.850.760.207,78

2013 =        x 100% = 5%

75.734.746.040.80

4.  Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2009-2013

13.421.249.755,11

2009 =        x 100% = 42,5%

31.569.269.795,57

25.349.111.123,69

2010 =        x 100% = 59,4%

42.713.015.778,20

46.779.716.449,96

2011 =        x 100% = 71,5%

65.427.702.617,97

48.258.776.653,61

2012 =        x 100% = 66%

73.018.397.086,40

49.533.131.147,02

2013 =        x 100% = 65,4%

75.734.746.040.80

Berdasarkan  hasil  analisis  diatas  diketahui  bahwa  komponen  penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selama kurun waktu 5 tahun terhitung dari tahun 2009-2013,  semua  komponen  pendapatan  asli  daerah  terus  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya.  Namun  persentase  dari  jumlah  penerimaan   pajak daerah  dan  penerimaan  retribusi  daerah  masih  sangat  kecil  dalam  menambah sumber  pendapatan  asli  daerah  karena  persentarse  pencapaian  tidak  pernah mencapai 50%, hal ini meyebabkan tidak tercapainya target yg ditentukan karena penentuan  target  terlalu  tinggi  dan  naik  turunnya  kotribusi  retribusi  daerah disebabkan karena perubahan peraturan daerah setiap tahunnya  seperti contoh nya pada  tahun  2010  terdapat  Retribusi  uang  leges  sedangkan  pada  tahun  2011-  2013tidak ada lagi retribusi tersebut.        

Tidak  terealisasinya  penerimaan  retribusi  daerah,  SKPD  yang  terkait   dalam penetapan  target  harus  berkoordinasi  dengan  instansi-instansi  yang  terkait  agar penerimaan  yang  ditargetkan  dapat  terealisasi  dan  dalam  penyempurnaan  retribusi harus dilakukan peninjauan ke lokasi agar penerimaan retribusi dapat terealisasi untuk tahun berikutnya.

2.  Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas

Berlakunya  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan UU  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat  dan Daerah atau lebih di kenal dengan Otonomi Daerah, telah membawa dampak yang positif terhadap daerah-daerah untuk menggali  sumber-  sumber pendapatan yang ada di daerahnya diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.Upaya Peningkatan pendapatan Asli Daerah

 

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 dengan konsep dasarnya adalah memberikan wewenang pajak daerah dan retribusi daerah untuk  merencanakan  dan  melaksanakan  pemerintahan  pembangunan  darahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan potensi yang miliki. Kabupaten  Musi  Rawas  alam  menjalankan  program  pembangunan  dan program  kepemerintahan  mempunyai  tiga  sumber  utama  pendapatan  yang  mana berasal  dari  :  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan  dan  Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  karena  pendapatan  asli  daerah  merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara  itu  dana  perimbangan  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah  hanya merupakan  sumber  pendapatan  tambahan  untuk  mendukung  sumber  penerimaan daerah. Kabupaten Musi Rawas mempunyai dua cara dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebagai berikut :

1.  Intensifikasi

Intensifikasi  adalah  suatu  upaya  untuk  mengoptimalkan  pendapatan  asli dearah dengan cara meningkatkan dari hal  yang sudah ada. Proses intensifikasi disini berarti proses operasionalnya dan dalam proses tertib administrasi. Hal-hal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas diantaranya adalah :

a.  Memperluas  Basis  Penerimaan  dengan  menggali  potensi  yang  ada  dan mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  serta  kebijakan  teknis  dibidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan.

b.  Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan Musi Rawas.

c.  Meningkatkan  kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya  dengan  meningkatkan   kemampuan  sumber  daya  apaatu r  dibidang pendapatan melalui bintek secara bertahap

d.  Menyiapkan  /membangun/mengadakan  sarana  pendukung  serta  melakukan penggantian  terhadap  sarana  prasarana  yang  melampaui  umur  teknis  dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran.

e.  Meningkatkan  pengawasan  menempatkan  petugas  pemungut  disetiap kecamatan  dengan  membentuk  Unit  Pelaksana   Teknis  Dinas  (UPTD). Pembentukan  UPT  dimaksudkan  agar  daerah  Kabupaten  Musi  Rawas  yang mempunyai luas 21.513 Km2 dengan dengan jumlah penduduk 500.000 Jiwa lebih  yang  terdiri  dari  21  kecamatan  mudah  untuk  dijangkau  dalam  rangka efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retrbusi daerah.

f.  Melakukan  koordinasi  dengan  dinas  /instansi  terkait  dan  melakukan  rapat evaluasi  setiap  bulan  yang  dipimpin  oleh  Sekretaris  Daerah  dan  setiap  tiga bulan sekali dipimpin langsung oleh Bupati.

2.  Ektensifikasi

Ektensifikasi adalah upaya pengoptimalkan pendapatan  asli daerah dengan cara  mencari  sumber-sumber  yang  baru.  Hal  ini  pemerintah  daerah  melakukan inovasi dalam meningkatkan pajak dan retribusi daerah.Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk meningkatkan  sumber  pendapatan  asli  daerahnya  yang  dilakukan  adalah mengungkap obyek dan wajib pajak yang belum terdata dan juga telah dilakukanpendataan  ulang  terhadap  objek  pajak  dan  wajib  pajak  yang  mengalami perubahan  dengan  melakukan  pendekatan  dan  pemetaan  terhadap  potensi  pajak  dan  retribusi  daerah  sehingga  PAD  dapat  diketahui,  baik  secara  kuantitatif maupun kualitatif. Selain  itu  juga  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya tahun 2014 ini, berdasarkan  UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)  sudah masuk  dalam  golongan  PAD.   Oleh  karena  itu,  DPPKAD  memasang  strategi peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk melakukan kewajiban tanpa ada paksaan atau bentuk intimidasi apapun, tetapi dengan memberikan  doorprise kepada  wajib  pajak  dengan  kesadaran  sendiri  menyetor  pajak  paling  lambat tanggal 30 Mei Sejak jatuh tempo.  Semua wajib pajak dapat kupon yang akan diundi untuk dapat doorprise  setiap kecamatan dapat kesempatan

 

 

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  analisis  Pengelolaan  PAD dengan  menggunakan  rasio  APBD  Kabupaten  Musi  Rawas  Tahun  Anggaran 2009-2013 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.  Dari hasil analisis Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Musi  Rawas selama periode 2009-2013

a.  Komposisi  PAD   Kabupaten  Musi  Rawas  terdiri  dari  Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  yang  Dipisahkan  dan Lain-lain PAD Yang Sah.

b.  Untuk  kontribusi  PAD  terbesar  didominasi  oleh  Lain-lain  Pendapatan Asli  Daerah  Yang  Sah  dengan  tingkat  konribusi  rata-rata  mencapai 60,9%,  kedua  Pajak  Daerah  rata-rata  sebesar  17,4%  dan  urutan  ketiga Hasil  pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan  rata-rata  sebesar 11,6%, sementara Retribusi Daerah rata-rata sebesar 9,8%.

c.  Untuk  pertumbuhan  PAD  Kabupaten  Musi  Rawas  mengalami peningkatan  yang  berfluktuasi  dengan  rata-rata  25,9%,  dimana pertumbuhan  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2011  yakni  sebesar  53,2  %. Tertinggi  kedua  terjadi  pada  tahun  2010  sebesar  35,2%,  pertumbuhan PAD tertinggi ketiga pada tahun 2012 sebesar 11,6%  dan pertumbuhanPAD terendah terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 3,7%.

d.  Untuk  Derajat  Kemandirian  Fiskal  Kabupaten  Musi  Rawas   rata-rata sebesar  5,07%.   Berdasarkan  skala  interval  derajat  otonom  fiskal dengan  hasil  Derajat  Kemandirian  Fiskal  Kabupaten  Musi  Rawas termasuk dalam kategori Sangat Kurang.

2.  Untuk  Efektivitas  penerimaan  PAD  Kabupaten  Musi  Rawas  tahun  2009 sebesar 78,8%, tahun 2010 sebesar 62,5%, pada tahun  2011 sebesar 90,2%, tahun 2012 sebesar 95,9% dan tahun 2013 sebesar 88,5%. Hasil tertinggi efektivitas  PAD  Kabupaten  Musi  Rawas  terjadi  pada  tahun  2012  sebesar 95,9%  sedangkan  terendah  2010   sebesar  62,5%.   Rata-rata  efektivitas penerimaan  PAD  Kabupaten  Musi  Rawas  mencapai  83,1%.   Berdasarkan kriteria  penilaian  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  hasil efektivitas  penerimaan  PAD  Kabupaten  Musi  Rawas    rata-rata  sebesar 83,1% dapat dikatakan cukup efektif.

3.  Upaya  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  dalam  mencapai  kemandirian  keuangan  daerah  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  secara  intensifikasi  dan  ekstensifikasi.   Instensifikasi  dilakukan  dengan  cara  Memperluas  basis   Penerimaan,  Mengadakan  Sosialisasi  dan  Peyuluhan  kepada  wajib  pajak  / masyarakat, menempatkan pegawai disetiap Kecamatan dengan membentuk UPT  Pemungutan  Kecamatan,  Melakukan  Koordinasi  dengan  dinas  / instansi  terkait  dan  melakukan  Rapat  Evaluasi  stiap  bulan  yang  dipimpin oleh Sektretaris Daerah  dan setiap tiga bulan sekali dipimpin oleh Bupati.

Ekstensifikasi  dilakukan  dengan  melakukan  inovasi  dalam  peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah, PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Biaya  Perolehan  Hak  atas  Tanah  Dan  Bangunan)  sudah  masuk  dalam golongan Pendapatan Asli Daerah

 

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan emikiran  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  dalam  rangka meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  menuju  kepada  Kemandirian  Fiskal dimasa yang akan datang.  Adapun hal-hal yang dapat dilakukan antara lain :

1.  Memperluas  ruang  lingkup  pajak  dan  retribusi  lainnya  yang  bersifat potensial di daerah.

2.  Diharapkan  kepada  pemerintah  daerah  Kabupaten  Musi  Rawas  agar  dapat mengevaluasi  peraturan  daerah  yang   berkaitan  dengan  pajak  daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah  yang dipisahkan, lainlain PAD yang sah sehimgga akan meningkatkan penerimaan PAD.

3.  Kepada  pemerintah  daerah  Kabupaten  Musi  Rawas  agar  lebih  melakukan pendekatan  lagi  kepada  masyarakat,  sehingga  akan  timbul  kesadaran masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  pada gilirannya akan dapat meningkatkan penerimaan PAD.

 

DAFTAR PUSTAKA

Ash  Shidiq,  Mohammad  Hasbi.   2012.   Analisis  Perkembangan  Kemampuan Keuangan  Daerah  Dalam  Mendukung  Pelakanaan  Otonomi  Daerah

Pemerintah  Kabupaten  Bantul.  Yogyakarta:  Program  Studi  Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta

Bastian, Indra. 2010.  Akuntansi Sektor Publik Edisi Tiga.  Jakarta: Erlangga

Darwin,    2010.  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Jakarta:  Mitra  Wacana Media.

Fakultas  Ekonomi,  2013.  Pedoman  Penulisan  Proposal  dan  Skripsi  Mahasiswa Program Studi Akuntansi. Lubuklinggau.

Halim,  Abdul.   2012.  Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi  Empat.  Jakarta:  Salemba Empat

Nasution,  Faisal  Akbar.   2009.   Pemerintah  Daerah  dan  Sumber-sumber Pendapatan Asli  daerah.  Jakarta: Sortmedia.

Noor, Juliansyah. 2011.  Metodologi Penelitian.  Jakarta: Kencana Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011.  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Fokus Media

Sugiyono. 2010.  Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

......  Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kualitatif Kuantitatif dan R&D). Bandung : Alfabeta.

Sutedi,  Andrian.   2009.   Implikasi  Hukum  Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah.  Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.

 
    Hubungi Kami
  • Universitas Musi Rawas
  • Jl. Pembangunan Komplek Pemkab. MURA
  • Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I
  • Kota Lubuklinggau 31626
  • Telp/Fax. 0733 - 451646