penulis : HERLISON-Suharto
Nama Jurnal: vol 03 No 1
Waktu Terbit : 2016-11-15
File : Tidak Ada File
Abstrak :

Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau

 

HERLISON

Suharto

 

Fakultas Ekonomi

Universitas Musi Rawas

 

 

ABSTRACT

Application Readiness Analysis of Accrual Based Government Accounting Standards on the Community Empowerment Board and Village Government Lubuklinggau.

This Research to determine how the readiness of the implementation of Accrual Based Government Accounting Standards and this study aimed to determine the readiness of the Community Empowerment Board and Village Government Lubuklinggau in applying accrual-based government accounting standards. Data collection techniques were done by observation and in­depth interviews with managers and employees

of the finance department and related parts in the preparation of financial statements. The result of data collected were analyzed with qualitative method using an interpretive approach. The results showed readiness of Community Empowerment Board and Village Government Lubuklinggau were supported by the commitment, human resources, facilities and infrastructure, and information systems. Community Empowerment Board and Village Government Lubuklinggau anticipate the obstacles encountered in the form of accrual based accounting design approach, types of financial statements, the accrual-based budgeting, recognition of revenue and expenditure load/Recognition. Meanwhile, in terms of organizational culture, employee of Community Empowerment Board and Village Government Lubuklinggau receive positively because of Government Regulation Number 71 Year 2010 using the approach path of peace (conciliative approach) by introducing a new culture before replacing the old culture.

 

Keywords : Government Accounting Standards, Commitment, Human resources, Facilities and infrastructure , and Information systems and Organizational culture.

 

 

ABSTRAK

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan pimpinan dan pegawai dari bagian keuangan dan bagian yang berhubungan dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretifHasil penelitian menunjukkan kesiapan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau tersebut didukung dengan komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau mengantisipasi kendala yang dihadapi berupa Pendekatan perancangan akuntansi berbasis akrual, jenis laporan keuangan, Anggaran berbasis akrual, Pengakuan pendapatan dan Pengakuan belanja/beban. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau menerima dengan positif karena Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggunakan pendekatan jalan damai (conciliative approach) dengan memperkenalkan budaya yang baru terlebih dahulu sebelum mengganti budaya yang lama.

 

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, Komitmen, Sumber daya manusia, Sarana dan prasarana, dan

                     Sistem informasi serta Budaya organisasi.

 

 I. PENDAHULUAN

A.       Latar Belakang Masalah

Reformasi keuangan Negara telah dimulai sejak Tahun 2003 ditandai dengan lahirnya Undang-Undang di bidang keuangan Negara, yaitu Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Setelah Undang-Undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan negara..

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka diperlukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi berbagai bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah dalam rangka menciptakan pengelolaan yang baik (good governance) terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat menerapkan SAP yang baru yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari 2 buah lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diterapkan oleh setiap entitas, artinya wajib bagi semua entitas untuk mengimplementasikannya mulai tahun 2015. Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga Tahun 2014. Dengan kata lain, lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanpa adanya perubahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya standar umum, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa berbeda-beda antar daerah. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transisi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara (UU 17 / 2003) diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah dari kas menuju akrual menjadi basis akrual dapat membawa dampak/implikasi pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pro- kontra mengenai siap dan tidak siapnya pemerintah daerah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung resistensiterhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih accountabledan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan program dan kegiatannya memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau. Oleh karena itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya dengan berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar AkuntansiPemerintahan menjadi dasar diberikannya opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah Kota Lubuklinggau. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau

 

.

 

II. KAJIAN PUSTAKA

A.       Penelitian Terdahulu

TABEL II.1. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

 

No

Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Hasil Penelitian

Perbedaan

1

Damanik

Analisis

Mendapatkan

Metode yang

 

(2011)

Penerapan

gambaran yang

digunakan dalam

 

 

Standar

jelas tentang

penelitian ini yaitu

 

 

Akuntansi

faktor-faktor yang

dengan teknik analisis

 

 

Pemerinta

mendukung

kualitatif yakni cara

 

 

han pada

keberhasilan

menganalisis data yang

 

 

Pemerinta

penerapan Standar

tidak berbentuk angka

 

 

h Kota

Akuntansi

atau dengan cara

 

 

Binjai

Pemerintahan pada

membandingkan antara

 

 

 

pemerintahan Kota

teori-teori yang ada

 

 

 

Binjai dengan hasil

dengan perumusan

 

 

 

analisis regresi

yang dibahas,

 

 

 

secara keseluruhan

kemudian menarik

 

 

 

2

menunjukkan R2

kesimpulan dari

 

 

 

sebesar 0.604 yang

pembahasan tersebut.

 

 

 

berarti bahwa

Jenis penelitian ini

 

 

 

korelasi/hubungan

menggunakan metode

 

 

 

antara sumber

evaluasi dan jenis

 

 

 

daya manusia,

penelitian deskriptif

 

 

 

komitmen dan

sedangkan penelitian

 

 

 

perangkat

terdahulu metode

 

 

 

pendukung dengan

Penelitian

 

 

 

kendala penerapan

menggunakan data

 

 

 

Standar Akuntansi

yang dikumpulkan

 

 

 

Pemerintahan

untuk dianalisis dengan

 

 

 

mempunyai

teknik analisis

 

 

 

hubungan yang

kuantitatif yakni

 

 

 

kuat sebesar

analisis yang berbentuk

 

 

 

60.4%.

angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya, kuantitatif

 

 

 

 

 

 

 

 

dapat diolah dengan atau dianalisis dengan menggunakan dan perhitungan matematika atau

statistik. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian asosiatif klausal.

2

Andi

Analisis

Secara umum

Metode yang

 

Faradillah

Kesiapan

pegawai di

digunakan dalam

 

(2013)

Pemerinta

pemerintah Kota

penelitian ini yaitu

 

 

h Daerah

Lubuklinggau

dengan teknik analisis

 

 

Dalam

khususnya bagian

kualitatif melalui

 

 

Menerap

keuangan sudah

pendekatan interpretif

 

 

kan

memahami makna

yakni dengan

 

 

Standar

akuntansi berbasis

Menggunakan

 

 

Akuntansi

akrual, gambaran

paradigma interpretif,

 

 

Pemerinta

umum pelaksanaan

kita dapat melihat

 

 

han

akuntansi pada

fenomena dan

 

 

 

pemerintah Kota

menggali pengalaman

 

 

 

Lubuklinggau

dari objek penelitian.

 

 

 

yang sangat

Jenis penelitian ini

 

 

 

terbantu dengan

menggunakan metode

 

 

 

adanya sistem

deskriptif sedangkan

 

 

 

aplikasi berbasis

penelitian terdahulu

 

 

 

akrual, faktor-

metode yang

 

 

 

faktor yang

digunakan dalam

 

 

 

dimiliki untuk

penelitiannya yaitu

 

 

 

mendukung

dengan teknik analisis

 

 

 

pelaksanaan

kualitatif melalui

 

 

 

akuntansi berbasis

pendekatan positivisme

 

 

 

akrual yaitu

yakni merupakan

 

 

 

komunikasi,

sebuah pendekatan

 

 

 

sumber daya

ilmiah yang

 

 

 

manusia,

Mengandalkan

 

 

 

teknologi, sikap

Kemampuan

 

 

 

 

 

 

 

dan struktur

birokrasi.

pengamatan langsung (empiris). Penalaran yang digunakan adalah penalaran induktif (khusus-umum) berdasarkan eksperimen, observasi, dan komparasi. Sedangkan penelitiannya bertitik pangkal pada eksperimen tentang data-data partikular yang kemudian ditafsirkan dengan rasio.

3.

Ririz

Analisis

menunjukkan

Metode yang digunakan

 

Setiawati

Kesiapan

penyebaran dan

dalam penelitian ini

 

Kusuma

Pemerinta

tingkat

yaitu dengan teknik

 

(2013)

h Daerah

pengembalian

analisis kualitatif yakni

 

 

Dalam

dengan jumlah

cara menganalisis data

 

 

Menerap

kuesioner yang

yang tidak berbentuk

 

 

kan

disebar sebanyak

angka atau dengan cara

 

 

Standar

40 kuesioner, yang

membandingkan antara

 

 

Akuntansi

kemudian dari

teori-teori yang ada

 

 

Pemerinta

jumlah 40

dengan perumusan yang

 

 

han

kuisioner yang

dibahas, kemudian

 

 

Berbasis

disebar, kembali

menarik kesimpulan

 

 

Akrual

sebanyak 32

dari pembahasan

 

 

(studi

kuisioner atau

tersebut. Jenis

 

 

Kasus

80%. Berdasarkan

penelitian ini

 

 

pada

80%

menggunakan metode

 

 

Pemerinta

kuisioner yang

evaluasi dan jenis

 

 

h

kembali semuanya

penelitian deskriptif

 

 

Kabupaten

dianggap

Sedangkan penelitian

 

 

Jember)

memenuhi syarat.

terdahulu metode

 

 

 

Penilaian kesiapan

pengumpulan data

 

 

 

Pemerintah

dalam penelitian ini

 

 

 

Kabupaten Jember

yakni dengan

 

 

 

dalam

melakukan

 

 

 

implementasi

Survey Lapangan, data

 

 

 

Sistem Akuntansi

ini diperoleh dari

 

 

 

Pemerintahan

survey responden

 

 

 

 

 

 

 

(SAP) berbasis

Informasi yang

 

 

 

akrual penuh

diperoleh dari

 

 

 

dikategorikan

penelitian ini yaitu

 

 

 

cukup siap, hal ini

dengan melakukan

 

 

 

didasarkan pada

wawancara dan

 

 

 

penilaian kesiapan

memberikan kuisioner.

 

 

 

dari masing-masing

Metode Analisis Data

 

 

 

parameter yang

menggunakan Uji

 

 

 

pada umumnya

Instrumen Data. Teknik

 

 

 

menyatakan siap

yang dipakai dalam

 

 

 

dan cukup siap.

menganalisis data adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

4.

Sofia

Analisis

Kesiapan

Metode yang digunakan

 

Dora

Kesiapan

Pemerintah kota

dalam penelitian ini

 

(2014)

Pemerinta

medan yang

yaitu dengan teknik

 

 

h Daerah

didindikasikan

analisis kualitatif yakni

 

 

Dalam

dengan komitmen,

cara menganalisis data

 

 

Menerap

SDM, sarana

yang tidak berbentuk

 

 

kan

prasaran dan

angka atau dengan cara

 

 

Standar

system informasi

membandingkan antara

 

 

Akuntansi

dapat disimpulkan

teori-teori yang ada

<
 
    Hubungi Kami
  • Universitas Musi Rawas
  • Jl. Pembangunan Komplek Pemkab. MURA
  • Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I
  • Kota Lubuklinggau 31626
  • Telp/Fax. 0733 - 451646